Menu

Urgensi Majelis Pesantren dan Kelangkaan Kader Ulama Muhammadiyah [2]

Oleh : Drs.Budi Nurastowo Bintriman *)

Adanya krisis kelangkaan kader ulama di tubuh Persyarikatan Muhammadiyah telah menjadi kesadaran kita bersama [Baca artikel sebelumnya : Urgensi Majelis Pesantren di Muhammadiyah [1]]. Jika gejala ini tak segera mendapatkan respon yang memadai, maka dampaknya Persyarikatan Muhammadiyah tak ubahnya seperti paguyuban belaka. Persyarikatan Muhammadiyah akan dipastikan kehilangan ruh keislamannya.

Berdasarkan sambutan Ustadz Agung Danarto pada acara penutupan RAKORNAS Pondok Pesantren Se Indonesia tanggal 23 Februari 2014 di Madrasah Mualimin Yogyakarta, bahwa harapan terakhir untuk menjaga dan menegakkan ruh keislaman bagi Persyarikatan Muhammadiyah, ada di pundak pondok-pondok pesantren Muhammadiyah. Pondok Pesantren Muhammadiyah bisa menjadi wahana kaderisasi bidang tabligh, bidang dakwah, bidang ketarjihan (keulamaan), bahkan bidang-bidang umum sekalipun.

Kini kita harus syukuri, oleh karena mulai adanya trend meningkat berdirinya pondok-pondok pesantren Muhammadiyah di berbagai daerah. Dalam catatan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat ada terdaftar 67 pondok pesantren Muhammadiyah. Sementara dalam catatan Ittihadul Ma’ahid Muhammadiyah (ITMAM), ada terdaftar 150-an pondok pesantren Muhammadiyah.

Lembaga pendidikan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan khusus, yang sangat jauh berbeda dengan lembaga pendidikan sekolahan biasa. Di dalamnya terdapat urusan-urusan yang sangat kompleks, bukan sekedar urusan pembelajaran (KBM) saja. Oleh karena itu, keberadaan pondok pesantren Muhammadiyah harus dikelola secara khusus pula, yaitu oleh Majelis Pesantren.

Majelis Pesantren ini diharapkan diisi oleh SDM-SDM yang betul-betul memahami dunia pondok pesantren dengan segala aspeknya. Pemahaman yang utuh tentang pondok pesantren hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang setidaknya punya latar belakang pendidikan pondok pesantren. Jika orang-orangnya tak punya latar belakang pendidikan pondok pesantren, maka niscaya akan terjadi kesenjangan.

Sejauh ini, pondok-pondok pesantren Muhammadiyah ditangani oleh Majelis DIKDASMEN. Padahal kita ketahui bersama, bahwa Majelis DIKDASMEN sudah sarat beban dalam mengawal, mengawasi, membina, dan meningkatkan mutu sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ini bisa terindikasi dari peringkat sebagian besar sekolah-sekolah Muhammadiyah yang posisinya di bawah sekolah-sekolah negeri dan swasta lainnya.

Harapan Ke Depan

Untuk meringankan beban Majelis DIKDASMEN itu, maka perlu kiranya dibentuk majelis khusus yang mengawal, mengawasi, membina, dan meningkatkan mutu pondok-pondok pesantren Muhammadiyah. Tanpa majelis khusus, maka sangat dikhawatirkan program kaderisasi ulama tak akan terwujud di  Muhammadiyah. Tentang keberadaan majelis khusus ini, kita bisa mengambil contoh keberadaan KEMENAG yang mengelola madrasah, sementara KEMENDIKNAS yang mengelola sekolah umum.

Puncaknya, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) I di MBS Prambanan Yogyakarta, RAKORNAS II di Pondok Pesantren Darul Arqam Garut Jawa Barat, RAKORNAS III di Madrasah Mualimin Yogyakarta, dan berdasarkan kunjungan Pimpinan ITMAM Pusat ke seluruh pondok pesantren Muhammadiyah se Indonesia, suasana batin para pimpinannya atau para pengasuhnya sangat-sangat menginginkan adanya Majelis Pesantren.

*) Drs.Budi Nurastowo Bintriman adalah kader Persyarikatan Muhammadiyah, alumni Pondok Pesantren Hajjah Nuriyah Shabran angkatan 1986, NBM : 576.926.

Bagikan:
.NET Sabilillah.NET merupakan media Islam yang terbentuk sebagai perlawanan terhadap hoax, bertujuan memperkaya khasanah informasi keislaman dengan Islamic World View.

No comments

Leave a Reply

Follow me on Twitter